Jambi — Di tengah dinamika pembangunan sosial yang kian kompleks, kebutuhan akan perlindungan tenaga kerja menjadi sebuah keniscayaan yang tak dapat ditawar. Pada Rabu siang, 6 Mei 2026, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jambi menerima kunjungan silaturahmi sekaligus koordinasi dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi. Pertemuan ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam menindaklanjuti kerja sama strategis yang sebelumnya telah terjalin antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan BPJS Ketenagakerjaan di tingkat nasional.

Dalam suasana yang hangat namun sarat makna, kedua belah pihak membahas peluang kolaborasi yang tidak sekadar administratif, melainkan menyentuh dimensi kemanusiaan yang lebih luas, yakni perlindungan dan kesejahteraan para pekerja di lingkungan Muhammadiyah. PWM Jambi pada prinsipnya menyambut baik itikad tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial dalam membina umat, sekaligus memperkuat peran persyarikatan dalam bidang kesejahteraan sosial.

Dalam penyampaiannya, Agus Setiyono selaku Sekretaris PWM Jambi menegaskan bahwa pada dasarnya PWM Jambi menyambut baik langkah kerja sama ini sebagai bagian dari upaya memperluas manfaat bagi umat. Ia memandang bahwa sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh elemen Muhammadiyah, termasuk amal usaha yang tersebar luas, mendapatkan perlindungan sosial yang layak dan berkelanjutan.

Delegasi PWM Jambi yang hadir di antaranya Agus Setiyono selaku Sekretaris, H. Irman Khatib sebagai Koordinator Bidang Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS), serta Muktaridi yang menjabat sebagai Wakil Ketua. Kehadiran mereka mencerminkan keseriusan PWM Jambi dalam merespons peluang kerja sama yang memiliki implikasi luas bagi keberlangsungan amal usaha Muhammadiyah (AUM).

Sementara itu, dari pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, rombongan dipimpin langsung oleh Kepala Cabang, Hendra Elvian, yang dalam penyampaiannya menegaskan harapan besar agar Muhammadiyah Jambi dapat menjadi mitra strategis dalam memperluas cakupan perlindungan tenaga kerja. Tidak hanya terbatas pada jajaran pengurus persyarikatan, tetapi juga menjangkau seluruh elemen di bawah naungan Muhammadiyah, termasuk institusi pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai unit usaha lainnya.

Kerja sama ini, jika direalisasikan secara optimal, bukan sekadar bentuk kemitraan kelembagaan, melainkan sebuah manifestasi dari nilai-nilai keadilan sosial yang selama ini menjadi ruh perjuangan Muhammadiyah. Di sinilah letak pentingnya integrasi antara gerakan dakwah dan perlindungan sosial, bahwa keberagamaan tidak berhenti pada ranah spiritual, tetapi juga hadir dalam bentuk nyata untuk menjamin martabat dan kesejahteraan manusia.

Kunjungan tersebut diakhiri dengan penyerahan cendera mata berupa plakat dari pihak BPJS Ketenagakerjaan kepada PWM Jambi, yang dilanjutkan dengan sesi foto bersama sebagai simbol awal terjalinnya komunikasi yang konstruktif. Mengingat pertemuan ini merupakan silaturahim perdana, kedua belah pihak sepakat bahwa belum dilakukan penandatanganan kerja sama, dan akan menunggu tindak lanjut dalam bentuk pembahasan yang lebih teknis dan komprehensif di masa mendatang.

Dalam perspektif yang lebih luas, langkah ini juga sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang menempatkan perlindungan tenaga kerja sebagai pilar penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadaban. Muhammadiyah, dengan jaringan AUM yang luas dan beragam, memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak dalam mewujudkan ekosistem kerja yang aman, produktif, dan berkeadilan.

Pertemuan tersebut pun ditutup dengan semangat optimisme dan komitmen bersama untuk menindaklanjuti pembahasan dalam bentuk langkah-langkah konkret. Sebab pada akhirnya, kerja sama bukanlah sekadar penandatanganan dokumen, melainkan kesediaan untuk berjalan bersama dalam satu visi, menjaga harkat pekerja sebagai bagian dari amanah kemanusiaan.

Di tengah arus zaman yang terus berubah, sinergi seperti ini menjadi penanda bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci. Dan dari Jambi, sebuah langkah awal kembali diteguhkan, bahwa perlindungan pekerja bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga panggilan nurani setiap elemen masyarakat.

Editor*)